Fakta kudeta di myanmar-kutubaca.com

Kudeta di Myanmar, Ini 7 Faktanya!

Internasional Politik Trending

Dunia memberitakan kudeta militer telah militer terjadi di Myanmar. Junta militer dilaporkan telah melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap sejumlah tokoh penting negara tersebut pada Senin dini hari (1/2/2021).

Salah satu nama yang ditangkap adalah Aung San Suu Kyi, pemimpin Partai Liga Nasional Demokrasi (NLD) yang memenangkan pemilu di Myanmar. Kabar penangkapan tersebut pun membuat heboh dunia.

Apakah kudeta benar-benar telah terjadi di negara tersebut? Berikut adalah sejumlah fakta yang telah kutubaca.com rangkum terkait isu politik terpanas di ASEAN dan sekitarnya tersebut.

1. Ada banyak tokoh yang ditangkap

Menurut laporan The Straits Times, Suu Kyi bukan satu-satunya tokoh yang ditahan dalam penggerebekan pagi tadi. Bersama Suu Kyi, ada juga Presiden Win Myint dan para pemimpin lainnya yang ditahan.

Seorang anggota parlemen NLD, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena takut akan menerima konsekuensi, mengatakan salah satu dari yang ditahan termasuk Han Thar Myint, anggota komite eksekutif pusat partai. Selain itu, menteri utama negara bagian Karen dan beberapa menteri regional lainnya juga ditahan, menurut sumber partai.

Sementara itu menurut Manny Maung, Peneliti Myanmar untuk Human Rights Watch, ada setidaknya 24 orang yang ditangkap dalam penggerebekan pagi tadi. Ia memuat nama-nama tersebut di Twitter-nya. Meski demikian, ia mengatakan belum memverifikasi kebenaran data tersebut.

“Berikut daftar orang yang ditangkap dalam kudeta #Myanmar hari ini (belum diverifikasi untuk saat ini). Kemungkinan lebih,” tulisnya di Twitter, Senin.

Nama-nama yang masuk daftar yaitu Daw Aung San Suu Kyi (Penasihat Negara), U Win Myint (Presiden), U Phyo Min Thein (Menteri Pengurus Wilayah Yangon), Dr. Zaw Myint Maung (Kepala Menteri Wilayah Mandalay), Dr. Aung Moe Nyo (Ketua Menteri Wilayah Magway), Daw Nan Khin Htwe Myint (Kepala Menteri Negara Bagian Kayin) serta U Nyi Pu (Menteri Pengurus Negara Bagian Rakhine).

Selain itu, ada juga Dr. Aye Zan (Chief Minister Negara Bagian Mon), U Maw (Menteri Perencanaan dan Keuangan, Kayah State), U Soe Nyunt Lwin (Menteri Perencanaan dan Keuangan Negara Nagian Shan), U Nyan Win (Pengacara Pribadi dari Daw Aung San Suu Kyi), Dr. Tin Myo Win (Dokter Pribadi Daw Aung San Suu Kyi), U Han Thar Myint (Anggota Komite Eksekutif Pusat, NLD), U Nyunt Wai (Ketua partai NLD, Shwe Daung), Daw Khin Saw Wai (Anggota Parlemen), Dr. Myo Aung (Anggota Parlemen), dan U Thaung Hyat (Kayah).

Selanjutnya ada U Sai Yu (Kayah), Min Htin Ko Ko Gyi (Pembuat Film), Min Thway Thit (Pemimpin Mahasiswa), U Ko Ko Gyi (Pemimpin Partai Rakyat), U Min Ko Naing (Mahasiswa Generasi 88), U Mya Aye (Mahasiswa Generasi 88) dan Maung Thar Cho (Penulis).

2. Militer mengambil alih kekuasaan

Beberapa jam pascapenggerebekan dan penangkapan, militer Myanmar menyatakan telah mengambil alih kekuasaan negara tersebut selama setahun. Hal ini juga diumumkan setelah mereka mengumumkan keadaan darurat pada Senin.

Wakil presiden U Myint Swe, yang dicalonkan militer, diumumkan sebagai penjabat presiden. Rezim militer telah memimpin Myanmar selama puluhan tahun hingga 2011.

3. Kabar penangkapan telah dikonfirmasi

Penangkapan Suu Kyi sebelumnya telah dikonfirmasi oleh juru bicara NLD Myo Nyunt. “Dengan situasi yang kami lihat terjadi sekarang, kami harus berasumsi bahwa militer melakukan kudeta,” katanya, dilansir The Straits Times.

“Saya ingin memberitahu orang-orang kami untuk tidak menanggapi dengan gegabah dan saya ingin mereka bertindak sesuai dengan hukum,” katanya, seraya menambahkan bahwa dia juga diperkirakan akan ditahan.

Kabar penangkapan ini juga telah dikonfirmasi oleh militer negara itu.

4. Alasan penangkapan

Pihak militer mengatakan, alasan penangkapan para pejabat negara adalah karena menganggap pemilihan umum (pemilu) pada November 2020 yang dimenangi Partai Liga Nasional Demokrasi (NLD) Suu Kyi, diliputi kecurangan. Kekacauan ini telah menimbulkan ketakutan akan terjadinya kudeta.

“Tentara Myanmar mengatakan telah melakukan penahanan sebagai tanggapan atas kecurangan dalam pemilu,” menurut pernyataan di stasiun televisi milik militer.

Dilansir The Times of India, sejak kemenangan sipil pada kontestasi politik, fraksi militer menuntut komisi pemilihan setempat untuk membuka data pemilih. Militer menuding ada 8,6 juta daftar pemilih palsu yang digunakan untuk memenangkan NLD.

5. Terkait rencana kudeta di Myanmar

Isu kudeta telah mencuat sejak pekan lalu ketika ketegangan politik melonjak. Itu terjadi setelah seorang juru bicara militer menolak untuk mengesampingkan kudeta menjelang sidang parlemen baru pada hari Senin ini. Di sisi lain, panglima militer Min Aung Hlaing juga mengangkat prospek untuk mencabut Konstitusi.

Min Aung Hlaing, ternyata telah mengindikasikan rencana untuk mengudeta pemerintahan Aung San Suu Kyi sejak beberapa hari lalu. Pada Kamis (28/1/2021) tepatnya, Min Aung mulai menggemakan sentimen kudeta dalam pidatonya. Pernyataannya juga diterbitkan oleh surat kabar Myawady yang dikelola oleh militer.

Dia menyebut Konstitusi 2008 sebagai hukum tertinggi yang harus dihormati. Namun, Min Aung memperingatkan bila “melanggar” konstitusi pada saat tertentu diperlukan demi mengamankan negara.

Myanmar telah mengalami dua kudeta sebelumnya sejak merdeka dari Inggris pada 1948. Kudeta pertama terjadi pada 1962 dan yang kedua pada 1988.

6. Tanggapan negara-negara dunia

Sejumlah pejabat negara telah memberi tanggapan terkait kisruh politik yang terjadi di Myanmar. Beberapa di antaranya termasuk Amerika Serikat (AS), Australia, dan Singapura.

Juru bicara Gedung Putih Jen Pseki menyampaikan AS akan mengambil tindakan jika militer Myanmar tidak segera membebaskan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan pejabat lainnya yang telah ditahan.

“AS menentang setiap upaya untuk mengubah hasil pemilu atau menghalangi transisi demokrasi Myanmar, dan (kami) akan mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab jika langkah-langkah ini tidak dibatalkan,” kata Psaki melalui keterangan pers, sebagaimana dilaporkan Channel News Asia, Senin.

Hal senada juga diungkapkan Australia dan Singapura. Menteri Luar Negeri Australia Marisa Payne meminta supaya militer Myanmar bertindak sesuai hukum yang berlaku. Sementara Kementerian Luar Negeri Singapura menyatakan turut prihatin dengan ketegangan politik yang terjadi dan meminta pihak-pihak terkait untuk menahan diri dan mengutamakan proses dialog.

Kemenlu juga berpesan kepada seluruh warga Singapura di Myanmar untuk tetap waspada dan mengikuti saran otoritas lokal. “Singapura menyampaikan keprihatinan yang besar atas situasi di Myanmar. (Kami) berharap semua pihak yang terlibat akan menahan diri, menjaga dialog, dan bekerja menuju hasil yang positif dan damai,” tulis Kemenlu Singapura dalam sebuah pernyataan kepada media.

7. Tanggapan Amnesty International

Menanggapi penangkapan San Suu Kyi dan pejabat lainnya di Myanmar, Wakil Direktur Regional untuk Kampanye Amnesty International, Ming Yu Hah, mengatakan hal tersebut sangat mengkhawatirkan.

“Penangkapan Aung San Suu Kyi, pejabat senior dan tokoh politik lainnya sangat mengkhawatirkan. Kecuali mereka yang ditahan dapat dituntut melakukan tindak pidana yang diakui menurut hukum internasional, mereka harus segera dibebaskan,” katanya.

“Militer Myanmar harus mengklarifikasi atas dasar hukum apa mereka ditahan. Mereka juga harus menjamin bahwa hak-hak mereka yang ditangkap dihormati sepenuhnya, termasuk terhadap perlakuan buruk, dan bahwa mereka memiliki akses ke pengacara pilihan mereka sendiri dan keluarga mereka. Mereka harus memastikan keberadaan mereka dan memberi mereka akses ke perawatan medis,” tambahnya.

Ia juga mengatakan apa yang terjadi saat ini adalah momen yang tidak menyenangkan bagi orang-orang di Myanmar. Penangkapan aktivis politik terkemuka dan pembela hak asasi manusia (HAM) juga menegaskan bahwa otoritas militer tidak akan mentolerir perbedaan pendapat apa pun di tengah peristiwa yang sedang berlangsung hari ini, ujarnya.

“Kudeta dan tindakan keras militer sebelumnya di Myanmar telah menyebabkan kekerasan skala besar dan pembunuhan di luar hukum oleh pasukan keamanan. Kami mendesak angkatan bersenjata untuk menahan diri, mematuhi hak asasi manusia internasional dan hukum humaniter dan agar tugas penegakan hukum dapat sepenuhnya dilanjutkan oleh kepolisian pada kesempatan sedini mungkin,” katanya.

“Laporan pemadaman telekomunikasi menimbulkan ancaman lebih lanjut bagi penduduk pada waktu yang tidak menentu – terutama saat Myanmar berperang dalam pandemi, dan karena konflik internal melawan kelompok bersenjata menempatkan warga sipil dalam risiko di beberapa bagian negara. Sangat penting bahwa layanan telepon dan internet lengkap segera dilanjutkan.”

Sumber : idntimes.com

Baca Juga : Jack Ma Dikabarkan Muncul di Publik Setelah Sekian Lama Menghilang